Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, bukan berarti Indonesia bisa terbebas dari praktik-praktik oligarki yang dilakukan oleh segelentir oknum penguasa. Praktik oligarki atau penguasaan pribadi diatas kepentingan semua orang juga dicurigai dilakukan oleh seorang penguasa tersohor negeri ini.
Berawal dari laporan investigatif dari sebuah media cetak dan juga hasil temuan lembaga-lembaga lainnya, disbeutkan bahwa tokoh penguasa ini diduga kuat ikut menikmati cuan dari bisnis tes usap RT-PCR yang bisa raih profit hingga triliuan rupiah, sekalipun harganya telah diturunkan oleh Presiden.
Geram, masyarakat pun kemudian menyambangi gedung KPK melaporkan kasus ini untuk agar diusut tuntas.
Indikasi praktik oligarki tidak hanya sekali dilakukan oleh tokoh tersebut. Kilas balik, dirinya juga pernah berurusan dengan KPK kala publik curiga ada andil dirinya sebagai penguasa terkait kepindahan sementara kantor BUMN ke gedung Sopo Del Tower miliknya.
Publik pun heran, karena proses tender tidak pernah diugkap ke publik namun tahu-tahu perusahaan milik tokoh ini yang memenangkannya. Ditambah, Pertamina beralasan bahwa kantor Mandiri, yang sesama BUMN, ternyata tidak cukup untuk menampung karyawan dari gedung Annex dan Kwarnas.
Adanya keterlibatan pejabat negara dalam penyewaan gedung untuk perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Termasuk dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumar. Menurutnya, bagaimanapun, Pertamina seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak.
Akhirnya karena terkesan ditutup-tutupi inilah yang mengakibatkan kecurigaan publik adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi atau dugaan korupsi. Kasus ini sempat akan ditindaklanjuti oleh KPK terkait benar atau tidaknya ada aksi korupsi dalam pemilihan gedung milik tokoh tesebut sebagai kantor sementara Pertamina.
Adanya Praktik Oligarki
Mengenai cabang usaha milik tokoh tersebut yang telah kemana-mana dan melingkupi berbagai bidang, termasuk perihal pemindahan kantor Pertamina ke gedung miliknya, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa ini merupakan cara tokoh tersebut mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki.
Adanya praktik oligarki di negara demokrasi jelas tak diinginkan karena bisa merugikan semua pihak. Seorang jurnalis senior Najwa Shihab memiliki pandangan tersendiri akan arti sebuah oligarki. “Segelintir oligarki yang menguasai aset negara, sudah waktunya dihukum keras dengan mosi tidak percaya,” tutur Najwa.
Discussion about this post