“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnis,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto.
Hal tersebut Mulyanto dalam menilai menteri yang terlibat dalam bisnis PCR. Menurutnya, sangatlah tidak etis. Perwakilan dari partai PKS juga meminta Presiden Jokowi menindaklanjuti kasus yang menyeret menterinya dalam bisnis tes usap PCR.
Berkaitan dengan kasus ini, Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani turut mengkritisi dugaan keterlibatan menteri di era Pemerintah Presiden Jokowi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam lingkaran bisnis tes usap PCR.
“Partai Ummat mengecam terlibatnya menteri kabinet Jokowi dalam bisnis alat tes PCR,” tulis Buni Yani dalam laman akun Twitternya.
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi, alias Baidowi, dalam hal ini juga mendesak pemerintah agar terang-terangan mengenai kasus keterlibatan pejabatnya dalam bisnis tes PCR.
“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis dibalik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga. kecurigaan publik harus dijawab secara profesional, benar atau tidak yang dicurigai publik,” jelas Awiek.
Adapun pernyataan selanjutnya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal yang akan mengambil sikap untuk melaporkan dugaan kasus keterlibatan Luhut dalam bisnis tes usap PCR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita masih menganalisis dan menyiapkan data-data untuk melaporkan dua menteri ini ke KPK dan Polri,” tutur Alif.
Sesudah semua data berhasil terkumpul, dirinya berharap agar KPK akan cep menanggapi dan melakukan pemanggilan terhadap salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“KPK harus merespon dugaan tersebut dengan memanggil mereka dan mengungkap permainan harga tes PCR,” ujarnya.
Selain itu, belum lama ini tersebar informasi mengenai harga tes usap PCR kembali turun. Tes usap PCR sendiri merupakan salah satu persyaratan jika akan melakukan perjalanan jauh menggunakan moda transportasi.
Di tengah kabar bahagia tes PCR yang mulai turun, sayangnya menyusul kabar lain yang menyatakan turunnya harga tersebut disebabkan lantaran terdapat bisnis tersembunyi dari pejabat negara.
Dapat dilihat juga dari awal harga tes PCR ditetapkan. Pemerintah terkesan bimbang dan tidak tegas dalam menentukan harga.
Dalam hal ini banyak rakyat yang menganggap tes usap PCR kelewat mahal dan merasa tidak adil bagi mereka. Dibalik keresahan rakyat ini memperoleh sebuah fakta yang baru terungkap.
Mereka sangat menyayangkan sekali karena permainan bisnis PCR ini dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.
Politisi Fadli Zon turut menanggapi hal tersebut. Fadli berpendapat bahwa lebih baik harga tes dibuka secara gamblang agar tidak ada lagi “bisnis di atas penderitaan rakyat”.
“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” tulisnya dalam akun @Fadlizon.
Discussion about this post