Publik Tak Percaya Klarifikasi Luhut, Presiden Diminta Turun Tangan

Pengamat politik Ray Rangkuti juga memberikan suaranya kepada para penegak hukum untuk berani melakukan penyelidikan dan membeberkan fakta adanya mafia di dalam bisnis penyediaan alat tes PCR yang menyeret nama-nama pejabat negara.

Tidak hanya itu, Ray juga menjelaskan untuk para mafia bisnis ini bisa memicu  dua masalah sekaligus. Hal ini terlihat dari persentase keterlibatan para mafia PCR dalam bisnis tersebut selama masa periode jabatan pemerintahan Presiden Jokowi. 

Yang pertama, lanjutnya, jika dari aspek hukum kemungkinan terjadi adanya korupsi. Meskipun keuntungan tersebut tidak diperoleh secara pribadi, tetapi melalui sebuah kelompok yang saling bersangkutan. 

Kedua, Ray menegaskan masalah adab. Para pembuat kebijakan ini seharusnya beradab dan tidak boleh memiliki ikatan langsung terhadap unit pelaksana bisnis dari kebijakan tersebut. 

“Ini bukan soal perusahaan tertentu, misalnya tidak sedang di bawah kewenangannya, bahkan jika itu hanya sub usaha lain di mana pusat usahanya memiliki kaitan dengan pejabat negara. Inilah etika jabatan yang semestinya di era Pak Jokowi ini harus makin mengental dan menonjol dalam prakteknya. Bukan sebaliknya terus tergerus dengan argumen seadanya,” jelasnya.

Publik Tak Percaya Klarifikasi Luhut Tak Ambil Untung di GSI

Jika kita melihat dari beberapa hari yang lalu akhirnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sebuah klarifikasi terkait kasus yang menyeret dirinya bisnis tes PCR. 

Di dalam klarifikasi, Luhut mengakui bahwa perusahaannya masuk dalam pusaran bisnis tersebut. Sebab, ia dan pihak perusahaannya memang memiliki keterikatan dengan perusahaan alat tes PCR ketika awal-awal Indonesia diterpa oleh pandemi Covid-19.

Akan tetapi, Luhut segera menyangkal apabila ia meraup keuntungan pribadi dalam bisnis tersebut. Karena tujuan utamanya bukan mengambil untung tersebut, namun membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan PCR.

Setelah mengetahui bentuk pernyataan di atas, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule pun juga merasa ada yang ganjil dengan pengakuan Menko Luhut yang tidak mengambil keuntungan dalam berbisnis tes PCR.

“Klaim Luhut aneh, kalau beli saham tapi tidak ambil untung mending bikin yayasan sosial,” ujar Iwan Sumule.

Rakyat Indonesia semakin cerdas, maka dari itu ia meyakini pernyataan Luhut tersebut tidak akan ditelan dengan mentah-mentah oleh masyarakat. 

“Tentu banyak orang tak percaya klaim Luhut, tak ambil untung dari bisnis PCR. Beda, belum diambil dan dapat untung. Iya nggak sih?” pungkasnya.

Sejumlah tokoh politisi kemudian menyusul meragukan tentang pernyataan Luhut yang mengaku tak mengambil keuntungan di bisnis PCR. Akhirnya di antara dari mereka banyak mendesak kepada Presiden, DPR RI hingga KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Presiden harus mengambil sikap tegas jika tidak ingin kepercayaan rakyat turun dan membahayakan kredibilitas dirinya sebagai pemimpin Indonesia.