Demi mempercepat persebaran energi baru terbarukan (EBT) hingga menghemat uang negara, pemerintah lewat Kementerian ESDM sempat mengeluarkan kebijakan program konversi kompor listrik.
Pemerintah kemudian menargetkan 300.000 pengguna LPG untuk konversi dengan memberikan 1 paket gratis dari pemerintah terdiri dari dua tungku kompor listrik berkapasitas 1.000 watt, satu alat masak dan satu miniature circuit breaker atau MCB. Kementerian ESDM bahkan sudah pernah melakukan uji coba di 3 kota Indonesia; Solo, Denpasar dan kota di Sumatera Utara.
Alasan Kementerian ESDM memutuskan masyarakat untuk beralih ke kompor listrik berdasarkan temuan bahwa negara bisa hemat Rp10,21 T bila 15,3 juta pengguna LPG yang ada di Indonesia beralih ke kompor listrik. Karena selama ini juga, LPG masih diimpor oleh negara dan diberikan ke masyarakat dengan harga yang sudah disubsidi.
Program Kompor Listrik Kemudian Dibatalkan
Pada Selasa (27/9/2022), pihak PLN yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM terkait urusan penyediaan listrik ke rumah tanggan, lewat Dirutnya yaitu Darmawan Prasodjo mengumumkan pembatalan program konversi kompor listrik.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi.
Pembatalan ini bukan tanpa alasan. Ternyata setelah dijalankan, program konversi kompor listrik mendapatkan kritikan dari berbagi pihak. Terlebih dari ibu-ibu sebagai pihak yang lebih sering memakai kompor listrik dalam kegiatan memasak..
Bahkan kritikan ini juga disampaikan langsung oleh anggota pemerintahan yaitu anggota DPR RI, Mulan Jameela. Ia menentang program kompor listrik untuk masyarakat saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Rabu (21/9/2022).
Mulan menceritakan pengalaman dirinya ketika menggunakan kompor listrik sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurutnya, kompor listrik tak cocok digunakan untuk memasak makanan Indonesia. Selain itu Mulan juga menyoroti beberapa permasalahan dari tagihan listrik yang bisa membengkak, hingga wilayah yang listriknya belum stabil dan malah membuat kompor rusak, “Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200 – 1.800 watt, gede sekali,” kata Mulan.
Tak hanya menyoal listrik, Mulan juga menekankan bahwa rakyat bisa terbebani dengan panci dan wajan yang akan digunakan di kompor listrik.
“Tadi disampaikan kompor induksi ini harganya aja Rp1,5 juta. Oke gratis. Apakah sudah termasuk wajan dan panci? Apa tersedia dalam berbagai ukuran? Belum lagi masalahnya, kan, wajan dan pancinya mahal-mahal,” tandas Mulan.
Selain dari anggota DPR RI, keluhan tentu juga datang dari ibu-ibu terutama di wilayah yang pertama kali mendapatkan paket kompor listrik gratis. Dilansir Katadata.id, yang bertanya pada ibu-ibu di solo yang menerima paket kompor induksi, ada sejumlah permasalahan yang muncul dari token listrik yang hanya tahan 10 hari padahal biasanya 2 minggu, waktu memasak yang lebih lama, hingga keterbatasan alat memasak.
Padahal klaim dari Kementerian ESDM agar warga tertarik beralih ke kompor listrik adalah biayanya bisa lebih murah ketimbang membeli gas. Pihak PLN juga menjelaskan bahwa kompor listrik bisa menghemat memasak hingga Rp8.000 per kilogram elpiji atau hemat sekitar 10 — 15 persen. Waktu memasak juga lebih cepat, lebih aman karena panas hanya tertuju pada pusat panci.
Hal ini senyatanya hanya membuktikan bahwa Kementerian ESDM tak melakukan riset mendalam mengenai untung-rugi kompor listrik sebelum mensosialisasikannya kepada publik. Pihak ESDM tak pikir panjang mengenai tagihan listrik masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dalam menggunakan kompor listrik.
Tapi dengan klaim seolah-olah kompor tak membebankan listrik rumah tangga, banyak yang tergiur menaikkan kapasitas listrik lebih tinggi dan berakhir tetap terkena boronya. Semoga saja yang kemarin bukan ajang pemerintah mencari cuan dari rakyatnya, ya.
Discussion about this post