Siapa yang menyangka bahwa masalah bertubi-tubi menghantam kabinet pemerintahan Jokowi, terutama yang menyangkut salah satu pembantu Presiden yakni Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, ketika Presiden baru saja berangkat di hari Jumat (29/10) untuk kunjungan kerjanya ke tiga negara yakni Italia, Inggris, dan Uni Emirat Arab, termasuk untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang dilaksanakan di Roma, Italia, pada tanggal 30-31 Oktober 2021.
Semua bermula dari pemberitaan media yang mencengangkan publik; bahwa ada keterlibatan Menko Luhut dan beberapa tokoh tersohor publik dalam arus permainan bisnis PCR. Terlebih PCR baru diberlakukan pemerintah sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi.
Semua elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga warganet geram dan kecewa, lantaran pemerintah yang dianggap bisa jadi garda terdepan dalam menyelesaikan wabah pandemi Covid-19 di Tanah Air adalah pihak yang ikut mencekik rakyat yang sudah terjerat imbas pandemi.
Bahkan kritik tajam kepada Jokowi juga mulai dilontarkan. Salah satunya dari Rocky Gerung. Baik Presiden, Menko Luhut hingga Menkes Budi jika mengetahui bahwa tes PCR ada yang dibisniskan berlebihan seharusnya diungkap kepada publik, bukannya malah dibiarkan. Ini berarti ada cashback atau keuntungan! Ujungnya kasus ini mencoreng pihak-pihak istana dan bisa menambah kecurigaan publik.
Pihak yang Desak Presiden Jokowi Bertindak Tegas
Menyusul, banyak pihak yang juga mendesak Presiden untuk ikut turun tangan menangani dan mengerahkan penyelidikan terhadap kasus dugaan Luhut yang bisnis PCR sampai tuntas.
Termasuk dari pendukung setia Presiden Jokowi selama ia menjabat sebagai presiden ke-7 RI yaitu Projo. Kepala Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP projo yaitu Panel Barus meminta Jokowi untuk tak terlalu lama mendiamkan kasus ini
Politisi Arief Poyuono juga turut mendesak presiden menindak tegas Luhut yang bisnis PCR jika tidak ingin kredibilitas hanya jatuh, “Itu harus ada tindakan dari Kangmas Jokowi terhadap menteri-menteri tersebut. Jika tidak, maka kredibilitas Kangmas Jokowi jatuh nanti,” sambung Arief Poyuono.
Senada dengan yang lainnya, Ferry Joko Juliantono yang melaporkan kasus ini ke BPK dan DPR juga menginginkan Jokowi untuk menyatakan sikap terhadap kasus mafia bisnis tes PCR. Jika dibiarkan, ia khawatir akan terlihat seolah presiden Jokowi ikut terlibat didalamnya, “Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” tutup Ferry.
Kini presiden diketahui tengah menjalani karantina mandiri di Istana usai kepulangannya ke Tanah Air pada Jumat (51/11). Sesuai peraturan terbaru, karantina Presiden akan memakan waktu 3 hari dan diperkirakan selesai selambatnya hari Senin.
Discussion about this post