Seperti yang diketahui bahwa belakangan ini tersebar kabar bahwa harga tes PCR kembali diturunkan. Namun, banyak yang mencurigai turun harga alat tes Covid-19 ini adanya mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pejabat di negara ini.
Tentu, dugaan kasus mafia PCR ini mengundang respons banyak tokoh masyarakat dan politikus. Seakan-akan senada satu dengan yang lain, mereka turun tangan memberikan kritik tajam kepada beberapa nama yang diduga terlibat.
Respons pun datang silih-berganti, seperti pernyataan dari Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer turut melayangkan kritik pedas terhadap pejabat negara yang terlibat sebagai mafia bisnis tersebut. Lelaki yang akrab disapa Noel itu menilai bahwa para mafia bisnis tes PCR di kalangan pejabat ini sudah selayaknya dihukum.
“Jika dilihat dari sebelumnya, banyak peraturan yang terus berubah-ubah secara tidak pasti. Artinya, negara ini tidak dikelola dengan baik. Mereka tidak patuh dan menghormati pemimpinnya. Mereka layak dicopot dan dipidana hukuman mati karena berbisnis di tengah penderitaan rakyat, di tengah bencana,” sindir Noel.
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi selalu berpihak kepada rakyat. Namun, orang-orang yang di lingkaran presiden ini tidak pernah peka dengan kondisi sosial.
“Presiden sependapat dengan yang namanya merugikan rakyat. Presiden Jokowi selalu berpihak pada penderitaan rakyat. Problemnya garong-garong, maling-maling sekeliling Jokowi ini tidak pernah peka sosial,” tambahnya.
Dalam hal ini Noel juga mengaku sudah menemukan harga PCR sebenarnya, yang jauh sekali dengan harga pasaran tes PCR yang dipasarkan, “Kita menemukan kemarin harga sebenarnya antigen hanya Rp18 ribu per-stick. Kok mereka malah menaikkan harga hingga Rp100 ribu. Kan, kurang ajar mengambil bisnis di tengah penderitaan rakyat ini,” tegasnya.
Sedangkan dari sisi pemerintah, Anggota Komisi VI DPR sekaligus Politikus Gerindra Andre Rosiade turut berkomentar bahwa pihaknya akan mencari tahu harga tes PCR yang sebenarnya.
“Insya Allah pekan depan komisi 6 DPR akan memanggil perwakilan industri kesehatan BUMN seperti Bio Farma, Kimia Farma, dan lain-lain yang terlibat dalam industri kesehatan ini untuk melakukan paparan kepada kami mengenai harga tes PCR sebenarnya dan modal yang dibutuhkan. Kita mengetahui struktur biaya seperti apa sehingga kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah berapa harga-harga yang masuk akal, rasional, dan tidak membebankan rakyat,” ujar Andre.
Tetapi tetap saja, mafia-mafia yang ada di pusaran bisnis tes PCR tak bisa lepas begitu saja dari jeratan hukum. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Trubus menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh komplotan mafia tersebut jelas melanggar undang-undang, yang artinya bukan semata-mata korupsi melainkan dijadikan nepotisme.
“Apa yang dilakukan tentu melanggar UU Nomor 29 Tahun 1999 soal Penyelenggaraan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),” ujar Trubus.
Oleh karena itu, Trubus menyarankan kepada para penegak hukum agar dapat mengusut dan membongkar mafia bisnis diduga ada di kalangan pejabat negara.
Discussion about this post