Monday, March 20, 2023
celotehrakyat.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
celotehrakyat.com
No Result
View All Result

Ini Skandal Menko Luhut Lainnya yang Dapat Atensi PBB

PBB menyurati pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM kepada Haris-Fatia,

November 24, 2021
in Opini
Reading Time: 2 mins read
3
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Sebelum tersandung kasus bisnis tes PCR yang membuat geram publik, Menko marves RI Luhut Binsar Pandjaitan lewat perusahaannya yaitu PT Tobacom Del Mandiri juga pernah terkena skandal ikut bermain bisnis di tambang emas Blok Wabu, Papua.

Terakhir, diketahui tambang emas Blok Wabu di Papua sudah dikembalikan ke negara tepatnya Kementerian ESDM setelah Freeport selesai memakainya pada 2018.

Namun sejak saat itu, Kementerian ESDM diketahui belum pernah menggelar tender terbuka ke publik terkait siapa pihak selanjutnya yang akan menggarap emas di Blok Wabu. Seharusnya karena tambang emas Blok Wabu milik negara maka pihak selanjutnya yang akan menggarap adalah BUMN atau BUMD terlebih dahulu baru sehabis itu pihak swasta.

Artikel Terkait

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

Semua fakta ini terkuak oleh Haris Azhar (Direktur Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) dalam sebuah video YouTube yang bertajuk “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya”.

Meski sudah memanas skandal Menko Luhut yang satu ini, Kementerian ESDM hingga kini belum buka suara terkait tidak transparannya alasan penyerahan kepemilikan tambang emas Blok Wabu ke pihak swasta dan bukannya BUMN, kini kabar terbaru dari perseteruan tersebut adalah telah mendapat perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB Menyurati Pemerintah Indonesia

Surat Komunikasi Bersama /Joint Communication (JC) yang diterima Pemerintah Indonesia dari Special Procedure Mandate Holders (SPMH) United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus HAM – PBB pada 20 Oktober 2021 berisikan permintaan untuk memberikan klarifikasi terkait adanya dugaan judicial harassment terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti karena disomasi oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu, Pelapor Khusus HAM-PBB juga secara rinci meminta klarifikasi terhadap justifikasi penggunaan pasal 27 UU ITE dan 311 KUHP yang menjerat Haris dan Fatia, upaya pemerintah RI dalam menjamin lingkungan kerja kondusif bagi pegiat HAM, upaya yang telah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran HAM oleh entitas bisnis serta upaya pemerintah mencegah dan memulihkan dampak negatif proyek pertambangan terhadap lingkungan hidup dan HAM.

Pelapor Khusus HAM-PBB ini diketahui adalah sekelompok pakar/ahli yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB dan bekerja secara independen untuk memberikan laporan dan masukan kepada Dewan HAM PBB terkait pengimplementasian HAM atau kondisi HAM yang darurat di suatu negara.

Tanggapan Pihak Luhut

Somasi yang dilayangkan oleh Luhut, menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, adalah somasinya sebagai warga negara, bukan sebagai pemangku kebijakan Menko Marves. Ia membantah bila bosnya melakukan judicial harrasment dan mengatakan harusnya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tak perlu membawa persoalan ini ke PBB bila benar keduanya mempunyai bukti bahwa Menko Luhut bermain bisnis di Blok Wabu.

Lebih lanjut, Jodi Mahardi juga mengungkapkan bahwa Menko Luhut siap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, dan membuka data secara transparan ke publik di pengadilan.

Tags: blok wabuESDMFatia MaulidiyantiHaris AzharLuhut Binsar PandjaitanPBBtambang emas
ShareTweetSend

Related Posts

pertambangan tanpa izin
Opini

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

November 9, 2022
pajak progresif nikel-cover1
Opini

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

November 7, 2022
program konversi kompor listrik
Opini

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

November 4, 2022
kementerian ESDM
Opini

Serba-serbi Hilirisasi: Kementerian ESDM Sukses, Rakyat Stres

November 1, 2022
EBT-Indonesia-1
Opini

Kementerian ESDM Dinilai Belum Matang Persiapkan EBT Indonesia

October 28, 2022
Investor Tiongkok
Opini

Investor Tiongkok Hendak Lego Aset, Pamit dari Indonesia?

August 19, 2022
Next Post
Konflik Pribadi Bisnis Tes PCR

Korlap LMND Bali: Bisnis Tes PCR Ada Konflik Kepentingan Pribadi

8 Manfaat Daun Mint untuk Kesehatan

8 Manfaat Daun Mint untuk Kesehatan

Discussion about this post

Opini

IUP dicabut

IUP Dicabut, Rakyat dan Pengusaha Tambang Minta Kejelasan ESDM

August 14, 2022
ditjen minerba ESDM

Deretan Kasus Mafia Tambang, Bukti Ditjen Minerba ESDM Bermasalah?

December 27, 2021
presiden tanggapi bisnis pcr luhut

Menanti Tindak Tegas Presiden di Kasus Bisnis PCR Luhut

November 7, 2021
luhut tambang emas

Haris Azhar Siap Buktikan Luhut Punya Tambang Emas di Blok Wabu

September 24, 2021
Bisnis Tes Usap

Deretan Penguasa yang Nikmati Keuntungan Bisnis Tes Usap PCR

November 2, 2021
celotehrakyat.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

celotehrakyat.com »

Recent Posts

  • KPU Mulai Petakan TPS Khusus untuk Pemilu 2024
  • Pemerintah Akan Bikin Pengadilan Khusus untuk Tangani Sengketa Tanah
  • Jokowi: Makin Banyak Bendungan Semakin Baik, Karena Air Tak Dibiarkan ke Laut

Categories

  • Edukasi
  • Global
  • Kabarterpercaya
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 celotehrakyat.com - Berita Online Tepercaya - celotehrakyat.com.