Dalam mengelola sumber daya alam Indonesia yang potensial, negeri ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lebih tepatnya di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selain mengelola sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, Ditjen Minerba ESDM juga berperan menjadi regulator untuk mengarahkan pemanfaat kekayaan dan sumber daya alam di Indonesia.
Termasuk membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga kepastian pemanfaatan batu bara, menjaga ketahanan energi domestik yang bisa dijadikan pembangkit listrik dan peningkatan nilai tambah di mineral seperti nikel yang bisa diubah menjadi baterai kendaraan listrik.
Program pemberian nilai tambah pada mineral ini telah diatur oleh pemerintah dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Value added di produk mineral, yang bisa dilakukan dengan hilirisasi industri, dimaksudkan demi memberikan manfaat maksimal pada produk nasional yang kuat dan memiliki daya saing.
Meski menjadi tumpuan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara malah menjadi penghambat terutama bagi para pengusaha tambang. Hambatan ini parahnya datang dari jajaran di dalamnya yang bergaya bak mafia dan malah tidak pernah patuh pada aturan yang ditentukannya sendiri.
Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur belum lama ini. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim digugat oleh tiga perusahaan pertambangan di PN Samarinda. Alasan ketiga perusahan emas hitam ini menggugat 3 pegawai Dinas ESDM Kaltim ialah terkait izin usaha yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim dan perihal perusahaan mereka tak kunjung disahkan izin usaha dan tak didaftrakan ke database IUP operasi produksi batu bara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM.
Padahal diketahui ketiga oknum di Dinas ESDM Kaltim itu terindikasi telah menerima imbalan atas tindakan yang mereka. Masing-masing mendapat uang Rp40 juta,Rp20 juta dan Rp3 juta. Maka ketiganya tak terhindari dari dijatuhkan hukuman karena dianggap melanggar Pasal 406 juncto Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 UU 20/2021 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Tidak adanya sinkronisasi dalam hal perizinan usaha menjadikan adanya kasus tumpang tindih lahan yang bisa berefek pada mampetnya pemanfaatan sumber daya alam mineral yang maksimal.
Sebelumnya, di Juni 2021, terjadi kasus dugaan gratifikasi di Dinas ESDM Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terkait IUP batu bara.
Para mafia di Kementerian ESDM memanfaatkan hasil revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentang perizinan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kini menjadi kewenangan ESDM. Hal ini didukung dengan adanya kasus di mana ada tiga dari 20 IUP di daerah Banjar yang secara tiba-tiba memiliki tanda tangan Bupati Banjar kala itu yaitu Pangeran Khairul Saleh. Padahal Pangeran tidak pernah merasa meneken penerbitan terkait SIUP untuk izin eksplorasi lahan pertambangan.
Dan lebih ironisnya lagi, sektor pertambangan yang selama ini disusahkan oleh oknum-oknum yang ada di Kementerian ESDM, disebut oleh Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin telah berkontribusi bagi pembangunan nasional di masa Covid-19. Daerah yang mempunyai kegiatan ekonomi berbasis industri pertambangan terlihat tetap terjaga pertumbuhannya.
Discussion about this post