Saturday, June 3, 2023
celotehrakyat.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
celotehrakyat.com
No Result
View All Result

Celoteh Luhut Soal Big Data Pemilu 2024 Tuai Reaksi Tokoh Publik

Ia mengungkap itu di sebuah Podcast pada Maret lalu.

April 15, 2022
in Opini
Reading Time: 2 mins read
25
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Lagi dan lagi, celotehan dari Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menuai reaksi masyarakat. Bagaiman tidak, Luhut mengklaim bahwa dia memiliki big data, berisikan 110 juta pengguna media sosial di Indonesia yang setuju bahwa Pemilu 2024 diundur.

“Kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 10 jutaan,” ungkapnya di sebuah Podcast pada Maret lalu.

Sontak saja menjadi perbincangan karena tak ada satu pun warganet yang merasa diikutsertakan dalam survei yang mempertanyakan penundaan Pemilu 2024. Ramai-ramai rakyat berulang kali meminta sosok ini membuka big data yang dimaksudkan.

Artikel Terkait

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

Namun dirinya kukuh enggan membuka big data yang ia pegang. Hingga akhirnya mahasiswa UI merangsek maju ke hadapannya dan menantang langsung untuk membuka big data kala Luhut menghadiri acara Minister Talk di Gedung Balai Sidang UI pada Selasa (12/4) kemarin.

Alih-alih mendapat jawaban, sosok ini dengan tegas mengatakan, “Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga tuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” lantang sosok tersebut.

Penolakan sosok tersebut membuka big data 110 juta warganet di depan mahasiswa UI menuai tanggapan dari para tokoh publik. Dari pengamat politik Rocky Gerung, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti hingga Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun. Bagaimana tanggapan mereka?

Rocky Gerung: Cara Berargumentasi Luhut Buruk

Menurut pengamat politik tersebut, cara Luhut berargumentasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) buruk.

“Cara berargumentasi yang buruk, seolah-olah beliau adalah senior, maka dia boleh nasehatin yang junior. Engga itu dalam keluarga boleh, tetapi dalam universitas engga boleh prinsip itu,” katanya, dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis, (14/4).

Lebih lanjut Rocky pun menyoroti bahwa jika Luhut tak ingin membuka big data, maka dirinya harus menerima konsekuensi dicap sebagai pembuat kebohongan besar atau Big Lies!

La Nyalla: Yang Disampaikan Luhut adalah Bohong

Tak hanya Rocky Gerung yang mengatakan Luhut adalah pembohong.  juga menyampaikan bahwa data 110 juta warganet menunda Pemilu 2024 itu bohong. Dan dirinya juga mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan klaim Luhut tersebut.

“Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja,” kata La Nyalla dalam agenda Public Expose DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Refly Harun: Luhut Pantas Dipenjara

Meskipun pejabat legislatif telah mengatakan bahwa Luhut berbohong, namun hingga kini belum ada satupun sanksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi, semisal di-reshuffle hingga dipenjara akibat hoaks yang ia sebarkan dan membuat keonaran di masyarakat.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun yang mengatakan luhut juga bisa dipenjara atas apa yang dilakukan , erlebih dengan tidak mau buktikan pernyataan terkait big data 110 juta warganet menunda Pemilu 2024.

“Coba bandingkan dengan kasus berita bohong yang dikenakan kepada mereka, tidak ada apa-apanya dibandingkan Luhut. Dia (Luhut) lebih layak untuk dipenjarakan, kalau mereka saja dipenjara,” katanya

Mereka yang dimaksud oleh Refly Harun adalah para pengkritik pemerintah dan terjerat pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 yaitu Habib Rizieq, Habib Bahar, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Ya, ucapan Luhut yang mengindikasikan bahwa Pemilu 2024 bisa diundur jelas melanggar konstitusi yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang tertera pada UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Tags: big dataLa NyallaLuhut Binsar PandjaitanPemilu 2024Refly HarunRocky Gerung
ShareTweetSend

Related Posts

pertambangan tanpa izin
Opini

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

November 9, 2022
pajak progresif nikel-cover1
Opini

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

November 7, 2022
program konversi kompor listrik
Opini

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

November 4, 2022
kementerian ESDM
Opini

Serba-serbi Hilirisasi: Kementerian ESDM Sukses, Rakyat Stres

November 1, 2022
EBT-Indonesia-1
Opini

Kementerian ESDM Dinilai Belum Matang Persiapkan EBT Indonesia

October 28, 2022
Investor Tiongkok
Opini

Investor Tiongkok Hendak Lego Aset, Pamit dari Indonesia?

August 19, 2022
Next Post
Serupa tapi Tak Sama, Ini Bedanya Burnout dan Malas

Serupa tapi Tak Sama, Ini Bedanya Burnout dan Malas

Jam Tangan Tipis Piaget, Tebalnya Hanya 2 Milimeter

Jam Tangan Tipis Piaget, Tebalnya Hanya 2 Milimeter

Discussion about this post

Opini

tambang nikel mat ali

Lagi-lagi Rakyat Saksikan Mat Ali Tersandung Kasus Tambang Nikel

February 8, 2022
adian napitupulu

Giliran Adian Napitupulu Pertanyakan Peran Fahri Hamzah untuk Rakyat

May 14, 2022
IUP dicabut

IUP Dicabut, Rakyat dan Pengusaha Tambang Minta Kejelasan ESDM

August 14, 2022
investor sektor tambang

Celotehan Kebijakan Pemerintah Buat Investor Tambang Rugi, Kok Bisa?

August 17, 2022
kontras penjahat demokrasi

KontraS Sebut Pejabat yang Berceloteh 3 Periode Presiden Sebagai Penjahat Demokrasi

April 22, 2022
celotehrakyat.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

celotehrakyat.com »

Recent Posts

  • KPU Mulai Petakan TPS Khusus untuk Pemilu 2024
  • Pemerintah Akan Bikin Pengadilan Khusus untuk Tangani Sengketa Tanah
  • Jokowi: Makin Banyak Bendungan Semakin Baik, Karena Air Tak Dibiarkan ke Laut

Categories

  • Edukasi
  • Global
  • Kabarterpercaya
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 celotehrakyat.com - Berita Online Tepercaya - celotehrakyat.com.