Sunday, June 4, 2023
celotehrakyat.com
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami
No Result
View All Result
celotehrakyat.com
No Result
View All Result

Alasan Luhut Binsar Pandjaitan Pantas Kena Reshuffle Kabinet

September 28, 2021
in Opini
Reading Time: 2 mins read
3
VIEWS
Bagikan via Whatsapp

Belakangan ini terhembus sebuah isu. Isu yang cukup menyita berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik, elite politik, aktivis, dan publik. Isu yang berkembang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan hak prerogatif-nya, yaitu me-reshuffle kabinet. Kabar reshuffle yang entah berasal dari mana ini menimbulkan asumsi di setiap ruang publik.

Salah satunya berasal dari Relawan Jokowi Mania (JoMan) yang berpendapat bahwa hak prerogatif Presiden tersebut akan digelar pada Rabu Pon akhir bulan ini. Jika melihat penanggalan, maka akan jatuh di 29 September besok. Rabu Pon memang diketahui menjadi hari yang dipilih oleh Presiden Jokowi ketika mengambil keputusan penting.

Hingga berita ini ditulis, Jubir Presiden Fadjroel Rachman belum banyak berkomentar. Dirinya hanya menyebutkan bahwa keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Pimpinan Tertinggi Republik ini dan hanya Presiden yang berhak menyampaikan rencana reshuffle.

Artikel Terkait

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

Jika benar reshuffle kabinet akan terjadi dalam waktu dekat, kira-kira siapa sajakah sosok pejabat yang bakal tergantikan?

Isu nama-nama pun mulai bermunculan. Dua pos yang hangat di-reshuffle yaitu menteri dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, karena dinilai penanganan ekonominya masih buruk dan tidak memberi efek positif kepada perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda.

Lalu ada juga nama lainnya, seperti pos Kementerian Perhubungan, Menko PMK, Menko Polhukam, hingga kepala BIN. Dan, isu lain yang beredar bahwa reshuffle ini akan berbasis power sharing alias bagi-bagi kursi di dalam kabinet.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengemukakan bahwa power sharing alias bagi-bagi kursi, tidak akan meningkatkan kinerja pemerintahan. Presiden seharusnya memerhatikan betul-betul siapa yang perlu diganti, agar kedepannya posisi yang tergantikan bisa lebih maksimal kerjanya dan optimal sehingga memberikan efek yang signifikan.

Jika hanya power sharing, menteri-menteri yang buruk kerjanya akan tetap dipertahankan. Seperti salah satu tokoh pejabat yang tiba-tiba didapuk Presiden ikut mengurusi penanganan Covid-19 padahal bukan bidangnya.

Salah satu kebijakannya yaitu ‘Work from Bali‘ malah menambah kasus Covid-19 di Bali di bulan Juni kemarin dan belakangan ia mengaku baru mengerti bahwa tracing adalah kunci menghadapi pandemi ketik sosok ini meminta maaf atas tidak berjalan maksimalnya PPKM darurat pada (17/7/2021).

Melihat kejadian ini, banyak tokoh tokoh yang kemudian meminta untuk lebih baik menurunkan sosok ini dari tahtanya di pemerintahan. Seperti yang diutarakan oleh Catur Nugroho, peneliti dari Indonesia Political Opinion. Selain itu ada juga dari Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa pejabat ini yang seharusnya kena reshuffle karena dia telah gagal jadi koordinator PPKM darurat Jawa dan Bali.

Lagi, komentar yang senada juga datang dari Analis Sospol UNJ yaitu Ubedilah. Ubedillah menantang Presiden Jokowi untuk me-reshuffle dua Menko di kabinetnya, yaitu salah satunya merupakan sosok penguasa ini.

Hal lain yang menjadi sorotan publik yang berkomentar lebih baik pejabat ini yang di-reshuffle adalah karena dinilai telah over kewenangan dengan mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pemimpin di kementerian lain. Misalnya saja saat membuat Kementrian Perhubungan untuk membatalkan larangan operasional transportasi seperti ojek online dan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Maret 2020 silam.

Permintaan untuk dirinya kena reshuffle kabinet Presiden Jokowi memang bukan tanpa alasan dan semata-mata demi kinerja pemerintahan yang lebih baik. Apakah sosok ini pantas di-reshuffle di Rabu Pon mendatang?

Tags: COVID-19JokowiLuhut Binsar Pandjaitanreshufflereshuffle kabinet
ShareTweetSend

Related Posts

pertambangan tanpa izin
Opini

Menunggu Jurus Jitu ESDM Atasi Ribuan Pertambangan Tanpa Izin

November 9, 2022
pajak progresif nikel-cover1
Opini

Imbas Pajak Progresif Nikel, Hilirisasi Terancam Sirna?

November 7, 2022
program konversi kompor listrik
Opini

Program Konversi Kompor Listrik, Bukti ESDM Tak Pikir Panjang

November 4, 2022
kementerian ESDM
Opini

Serba-serbi Hilirisasi: Kementerian ESDM Sukses, Rakyat Stres

November 1, 2022
EBT-Indonesia-1
Opini

Kementerian ESDM Dinilai Belum Matang Persiapkan EBT Indonesia

October 28, 2022
Investor Tiongkok
Opini

Investor Tiongkok Hendak Lego Aset, Pamit dari Indonesia?

August 19, 2022
Next Post
Nomor Ponsel Gong Yoo di Squid Game Ditawar Rp1,2 Miliar Halaman all

Nomor Ponsel Gong Yoo di Squid Game Ditawar Rp1,2 Miliar Halaman all

tamabnge mas blok wabu

Kementerian ESDM Terkesan Biarkan Simpang Siur Status Blok Wabu

Discussion about this post

Opini

Sinergi Kementerian ESDM-BKPM

Kurangnya Sinergi Kementerian ESDM-BKPM, Susahkan Rakyat!

August 16, 2022
EBT-Indonesia-1

Kementerian ESDM Dinilai Belum Matang Persiapkan EBT Indonesia

October 28, 2022
kppu bisnis pcr

Komentar KPPU Soal Bisnis PCR: Potensi Persaingan Usaha Tak Sehat

November 15, 2021
Perindustrian Indonesia

Berperan Penting untuk Perekonomian Indonesia, Perindustrian Malah Diusik?

October 21, 2021
luhut garap blok wabu

Sibuk Garap Blok Wabu, Alasan Kenapa Luhut Kerap Berikan ‘Angin Sorga’ ke Rakyat?

September 25, 2021
celotehrakyat.com

Platform Digital Berita Online Tepercaya.
Menyajikan berita pilihan dari media nasional.

celotehrakyat.com »

Recent Posts

  • KPU Mulai Petakan TPS Khusus untuk Pemilu 2024
  • Pemerintah Akan Bikin Pengadilan Khusus untuk Tangani Sengketa Tanah
  • Jokowi: Makin Banyak Bendungan Semakin Baik, Karena Air Tak Dibiarkan ke Laut

Categories

  • Edukasi
  • Global
  • Kabarterpercaya
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Global
  • Edukasi
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Hubungi Kami

© 2022 celotehrakyat.com - Berita Online Tepercaya - celotehrakyat.com.