Abu Janda Dukung Penuh KPK Investigasi Mafia Bisnis Tes PCR 

Seperti yang diketahui, sebagian politisi menyuarakan pendapat terkait indikasi adanya para mafia bisnis tes PCR, yang menyeret nama pejabat negara seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk dilaporkan ke berbagai badan penegak hukum.

Berkaitan dengan ini, Ketua KPK Firli Bahuri pun sempat merespon dan menegaskan pihaknya tidak akan menindak tegas siapapun yang terjerumus ke dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu, termasuk apabila itu pejabat negara.

Dalam hal ini pegiat media sosial Permadi Arya atau biasa yang dikenal dengan Abu Janda merespon akan mendukung aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk investigasi dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Pandjaitan dalam bisnis tes PCR serta pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya. 

“Saya pendukung pak @jokowi harga mati. Tapi saya mendukung @official.kpk selidiki dugaan ini. Kalo memang beliau-beliau take profit mengambil keuntungan dari pandemi tentu sungguh perbuatan keji,” tulis Abu Janda dalam akun Instagram @permadiaktivis2.

Abu Janda mengatakan bahwa pejabat yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat adalah pejabat yang tidak memiliki hati.

Selain KPK, Ferry Joko Juliatono Lapor BPK dan DPR

Selain itu, Ferry Joko Juliantono selaku Wakil ketua Umum DPP Partai Gerindra juga mendesak kepada pihak istana segera mengambil sikap terkait kasus mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pejabat istana. Pasalnya, jika dibiarkan maka seolah-olah Presiden Jokowi ikut terlibat di dalamnya. 

“Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” tutup Ferry. 

Tidak hanya itu, nampaknya Ferry juga akan melaporkan kasus mafia bisnis PCR ke  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ferry mendesak DPR segera melakukan investigasi tentang hal ini. 

Menurut sudut pandangnya, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting terhadap siapapun yang akan bertanggung jawab jika memang benar terjadi kesalahan. Bahkan, jika terbukti benar adanya, maka hal tersebut sangat penting untuk dituntut oleh rakyat. Lantaran hal tersebut sudah mencakup aspek moral.

Ferry juga menambahkan, setelah masalah ini sampai kepada DPR, dirinya meminta kepada seluruh partai untuk menjadikan isu tersebut sebagai perkara.